Menteri Luar Negeri Israel Yair Lapid Dijadwalkan akan Lakukan Kunjungan Pertama ke UEA

Menteri Luar Negeri Israel Yair Lapid dijadwalkan akan melakukan kunjungan ke Uni Emirat Arab (UEA) pekan depan. Ini merupakan agenda pertama Lapid sebagai diplomat tinggi Israel. Melansir , kunjungan ini juga disebut sebut yang pertama kali terjadi setelah normalisasi hubungan antara Israael UEA tahun lalu.

Kementerian Luar Negeri Israel pada Senin (21/6/2021) mengatakan bahwa Lapid akan mengunjungi UEA dari 29 30 Juni 2021. Dalam perjalanan dinas luar negerinya, Lapid akan meresmikan Kedutaan Besar Israel di Abu Dhabi dan Konsulat di Dubai. UEA, Bahrain, Maroko, dan Sudan menjalin hubungan diplomatik dengan Israel di bawah Perjanjian Abraham, yang ditengahi oleh mantan Presiden AS Donald Trump.

Di sisi lain, Palestina telah mengutuk normalisasi tersebut, dengan mengatakan bahwa itu adalah pengkhianatan besar oleh negara negara Arab dan merusak upaya menuju penentuan nasib sendiri Palestina. Sejak kesepakatan itu ditandatangani September lalu, UEA, negara kaya minyak dengan pengaruh regional yang cukup besar, telah menandatangani sejumlah besar kesepakatan bisnis dengan Israel. Kedua negara telah sepakat untuk mengabaikan persyaratan visa bagi warga negara masing masing.

Israel UEA juga menandatangani sejumlah perjanjian bilateral di bidang investasi, pariwisata, penerbangan langsung, keamanan, dan telekomunikasi. Pemerintah baru Israel dan Amerika Serikat mengatakan mereka berharap untuk mencapai kesepakatan serupa dengan negara negara Arab lainnya. Sebelum Perjanjian Abraham, Mesir dan Yordania adalah satu satunya negara Arab yang memiliki hubungan diplomatik dengan Israel.

UEA merupakan negara Teluk Arab pertama yang mengumumkan hubungan aktif dengan Israel. Arab Saudi telah melunakkan sikapnya terhadap Israel tetapi menolak untuk menormalkan hubungan. Tak lama setelah kesepakatan tercapai, pemerintahan Trump mengizinkan penjualan 50 jet tempur canggih F 35 ke UEA, yang akan menjadikannya negara kedua di Timur Tengah, setelah Israel, yang memperolehnya.

Namun, pemerintahan Biden menunda kesepakatan itu pada Januari setelah mendapat kritik keras dari Demokrat di Kongres, Menurut Partai Demokrat, penjualan itu terlalu cepat dan tanpa transparansi yang memadai. Tetapi pada April, pemerintah memutuskan untuk melanjutkan penjualan senjata senilai $23 miliar dan akan bekerja sama dengan UEA untuk memastikan kepatuhan terhadap standar hak asasi manusia dan hukum perang.

You might also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *